TEMPO.CO, NUSA DUA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Cina Liu Kun, pada hari kedua pertemuan menteri keuangan negara anggota G20 di Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan yang digelar secara virtual itu, Sri Mulyani dan Liu Kun membahas masalah krisis pangan global dan sejumlah isu.
Beberapa masalah yang tengah dihadapi dunia seperti inflasi, krisis pangan, dan krisis energi, sebagai akibat dari pandemi, merupakan isu yang diangkat dalam agenda sampingan G20.
“Presidensi G20 Indonesia mendorong mekanisme Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) untuk penanganan kesehatan di bawah pengelolaan Bank Dunia, di mana WHO juga akan memegang peranan penting dalam mekanisme ini. Maka dari itu, kami mengharapkan dukungan Tiongkok atas FIF agar dunia dapat lebih siap menghadapi situasi pandemi di masa depan,“ ujar Sri Mulyani lewat keterangan tertulis hari ini. Indonesia telah menyumbang US $ 50 juta untuk menunjukkan kepemimpinan dan keseriusan Indonesia dalam penanganan pandemi.
Kepada Sri Mulyani, Liu menyatakan dukungan agenda-agenda G20 yang akan diangkat dalam pertemuan antarmenteri keuangan dan gubernur bank sentral. “Demi menjaga kesehatan dan kehidupan manusia, dan untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia, Tiongkok telah menyatakan untuk mendukung pembentukan FIF Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respon (PPR) pandemi di Bank Dunia.”
Lie juga menyatakan Tiongkok akan secara aktif mempertimbangkan untuk berkontribusi pada FIF dan mempelajarinya lebih lanjut. Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengapresiasi dukungan dari Tiongkok dan berharap pada pertemuan antar kepala negara berikutnya, Presiden Xi Jinping dapat mendeklarasikan dukungan resmi Tiongkok terhadap pembentukan FIF.
Menkeu Sri Mulyani dan Menkeu Liu juga sepakat bahwa isu ketahanan pangan merupakan isu yang penting untuk dibahas karena dampaknya yang signifikan pada dunia. Sri Mulyani menjelaskan keterkaitan dampak kenaikan harga pangan terhadap peran fiskal dalam melakukan kebijakan subsidi dan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, serta untuk pengendalian inflasi dari sisi kebijakan moneter.
RI dan Tiongkok pun sepakat melanjutkan kerja sama dalam bidang investasi dan perdagangan, terutama di sektor strategis seperti infrastruktur. Kedua negara telah menorehkan banyak pencapaian selama dua tahun terakhir dan berharap dapat memperkuat hubungan bilateral keduanya dalam bidang investasi dan perdagangan.
PRAGA UTAMA (NUSA DUA)
Recent Comments