TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini harus dihemat di tengah kondisi konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia. Meski begitu, bukan berarti pemerintah lantas menghilangkan program subsidi bagi golongan masyarakat yang membutuhkan.
Pasalnya, konflik geopolitik ini membuat harga-harga pangan dan energi naik karena pasokannya terganggu. Dengan begitu, pemerintah harus memiliki cadangan uang tunai yang bisa digunakan mengantisipasi kondisi ke depan.
“APBN yang hari ini justru mustinya harus semakin dihemat karena gonjang-ganjing geopolitik ketika harga pangan meningkat, harga energi meningkat, mau tidak mau Indonesia harus ada reserve cash,” kata Erick Thohir di acara AMSI, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2022.
Penghematan ini, menurut dia, harus dilakukan pemerintah mengingat kepentingan negara untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk dari kondisi ekonomi usai pandemi Covid-19 saat ini. Namun begitu, penghematan ini tidak berarti program subsidi dan bantuan lain akan dihilangkan.
“Seperti misalnya hari ini kita tentu tetap memberi subsidi maksimal untuk BBM tetap, bansos, program lain tentu ada, tapi program lain yang harus dipikirkan. Artinya APBN kita tetap tumbuh pembiayaan atau program pemerintah tetap ada tapi tumbuhnya jauh lebih lebih lambat,” kata Erick.
Di sisi lain, pemerintah atas dorongan DPR juga terus memikirkan segala cara supaya subsidi yang diberikan bisa tetap sasaran. Khususnya subsidi BBM, listrik, atau yang lainnya. Karena itu, teknologi digital dimanfaatkan seperti melalui aplikasi MyPertamina.
Recent Comments