TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan perkembangan terakhir dalam pengaturan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Ia menyatakan pembahasan aturan itu ditargetkan bakal rampung pada pekan depan.
Arifin mengatakan pemerintah tengah mematangkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Pemerintah menargetkan revisi aturan itu rampung pada bulan ini dan bisa dijadikan dasar petunjuk teknis dari program pembatasan konsumsi BBM murah tersebut.
“Minggu depan diharapkan sudah ada keputusan mengenai revisinya untuk segera diterbitkan Perpresnya,” kata Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2022.
Adapun upaya pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi pada bulan ini dilakukan di tengah beban subsidi energi primer yang membengkak sejak awal tahun. Pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut juga sudah menjadi amanat khusus dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyusul harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini.
Selain membatasi konsumsi dua jenis BBM tersebut, Arifin menyatakan pemerintah juga berencana untuk menambah kuota BBM bersubsidi pada paruh kedua tahun ini. Tambahan alokasi kuota tersebut, kata dia, untuk mengimbangi tingkat konsumsi masyarakat yang sejak awal tahun ini melebihi proyeksi yang ditetapkan.
“Kita tidak mau kekurangan BBM, kan. BBM kan energinya ekonomi, hitung-hitungannya nanti tinggal dibuat,” ujar Arifin.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebelumnya memperkirakan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar bakal habis pada Oktober 2022. Hal ini terjadi di tengah tingkat rata-rata konsumsi masyarakat yang berada di kisaran 10 persen setiap harinya.
Recent Comments