Harapan Buruh pada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menuturkan harapan-harapannya atas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Ia mengungkapkan kehadiran Wamen Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan dalam mendukung tugas Menteri Ketenagakerjaan, khususnya melakukan konsolidasi tugas-tugas di Kementerian Ketenagakerjaan.

“Baru kali ini ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Tentunya ada beberapa harapan dari dilantiknya Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” kata Timboel melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Juni 2022. 

Ia menuturkan harapannya yang pertama menyangkut persoalan regulasi yang belum selesai dibuat. Seperti, kata Timboel, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal itu menurutnya sangat dibutuhkan dan perlu segera diselesaikan. 

“Agar PMI terlindungi pada saat sebelum bekerja, bekerja di luar negeri, dan paska bekerja,” tutur Timboel.

Lalu soal regulasi yang memastikan pekerja informal miskin mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya regulasi tersebut sangat dinanti untuk mencegah pekerja miskin jatuh pada kemiskinan ekstrem, dan pekerja informal yang miskin ekstrem dapat ditolong keluar dari kemiskinan. 

Timboel menjelaskan sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang penanganan kemiskinan ekstrem, Kementerian Ketenagakerjaan diberi tanggung jawab untuk mendorong perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrim.

Harapan yang kedua, kata Timboel, dari sisi kinerja. Menurutnya sudah menjadi rahasia umum kinerja pengawas ketenagakerjaan sangat rendah sehingga regulasi hukum positif yang ada banyak dilanggar. Hal itu mengakibatkan pekerja mengalami kerugian. 

Ia berujar masih banyak upah minimum dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilanggar, PHK yang dilakukan sepihak, serta pelanggaran hak untuk berserikat dan berunding di banyak tempat. Juga masih banyak pekerja formal yang belum menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, ujarnya.

Ia juga berharap Wakil Menteri Ketenagakerjaan dapat membuat terobosan untuk perbaikan kinerja pengawas ketenagakerjaan secara sistemik dan meningkatkan jumlah pengawas dan kualitas pengawasan. Harus dihadirkan lembaga khusus untuk mengawasi kinerja pengawas ketenagakerjaan.