Partai politik adalah pilar demokrasi. Sudah semestinya nilai-nilai demokrasi terpatri kuat, bahkan parpol harus menjadi sumber demokrasi itu sendiri. Parpol sepatutnya mengedepankan suara rakyat.
Partai politik ibarat pengeras suara rakyat, mestinya haram hukumnya mengabaikan kehendak rakyat. Namun, demokrasi tidak seagung kredo ketika dihadapkan pada realitas politik. Realitas politik didominasi oleh politik praktis yang hanya melulu soal perebutan kekuasaan. Ini yang memunculkan memunculkan bias dan penyalahgunaan amanat dan suara rakyat.
Jadi sangat wajar, bahkan sangat patut diapresiasi ketika partai politik menyerap aspirasi kader, konstituen, dan pemilih di bawah untuk menentukan arah dan kebijakan partai politiknya. Parpol bukanlah perusahaan pribadi ataupun perusahaan keluarga yang hanya menjadi alat untuk menegaskan dan memperjuangkan kepentingan elitenya saja.
Urusan kepentingan parpol adalah kepentingan bersama, kepentingan rakyat, termasuk dalam menentukan kandidat calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ketika sebuah parpol menjaring nama dari bawah dalam menentukan kandidat capres yang akan diusung pada Pemilihan Umum 2024, hal itu menegaskan bahwa parpol tersebut telah mengejawantahkan roh-roh demokrasi.
Partai politik bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kepentingan ketua umum semata, atau keluarga, atau bahkan segelintir elite yang masuk kelompoknya saja. Apalagi ini untuk parpol yang didukung paling banyak oleh pemilih di Indonesia.
Atau mungkin, karena saat ini menjadi partai berkuasa, mereka merasa elitenya bisa melakukan apa saja. Sudahlah, bukankah karena mendengar suara dari bawah partai politik menjadi berkuasa?
Survei
Bagaimana caranya parpol mendengar suara dari bawah terkait dengan pencalonan presiden? Ya tentu dengan merekam elektabilitas sosok, kandidat, figur lewat survei.
Survei memang tidak bisa menjadi modal untuk pencalonan presiden. Tetapi, hasil survei menjadi modal bagi partai politik untuk melihat respons publik terhadap seorang figur calon presiden. Ya secara awam, itu potret yang bisa menjadi acuan parpol untuk menentukan kandidat yang didukung rakyat, didukung publik.
Ketika punya kader yang elektabilitasnya moncer, harusnya ya dijadikan modal bagi partai politik untuk melihat kandidat capres tersebut. Bukan sebaliknya, mendorong, memaksakan figur yang elektabilitasnya rendah hanya karena dia kroni, keluarga elite di partai politik.
Jika itu yang terjadi, tentu akan muncul kesan bahwa suara rakyat dari bawah telah diabaikan oleh segelintir elite partai.
Baca juga: Survei Ungkap Warga Jatim Jagokan Erick Thohir Sebagai Cawapres
Ketika ada partai lain yang memberi apresiasi dan atensi, figur yang elektabilitasnya moncer tersebut, malah justru dihujat dan dianggap tidak setia terhadap partainya. Dianggap bermain dua kaki, dianggap tidak layak lagi berada di partanya. Padahal, justru partai lain yang melirik kandidat inilah yang dengan sadar menyerap suara dan aspirasi rakyat dari bawah.
Baca juga: Ganjar Merasa Diingatkan dengan Sentilan Megawati ‘Main Dua Kaki’
Dan memang sudah sewajarnya partai politik merekam apa kehendak rakyat, bukan malah mengangkangi aspirasi rakyat dengan bertameng hak prerogatif ketua umum.
Tentu sangat patut diapresiasi, ketika Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan bahwa kesempatan untuk menjadi capres bukan hanya milik ketua umum, elite politik, kepala daerah, atau menteri. Surya Paloh menjelaskan bahwa NasDem akan memberikan kesempatan yang setara dan adil bagi semua.
Kini wujud keputusan NasDem yang menjaring tiga kandidat capres dan membangun poros dalam kontestasi demokrasi dua tahun lagi dimulai dengan menjajaki koalisi. Dengan adanya ambang batas pencalonan presiden, kerja sama politik tidak bisa dielakkan menuju Pilpres 2024. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bisa mengusung pasangan capres/cawapres sendiri.
Baca juga: Poros Koalisi Mulai Mengerucut
Kerja sama politik
Partai politik dalam setiap kontestasi demokrasi untuk menentukan pemimpin, termasuk capres/cawapres tergantung pada kerja sama politik, jika tidak mau dibilang koalisi. Ketika ada kerja sama, tentu akan saling bertukar kepentingan, namun yang harus diingat, semuanya demi rakyat.
Lobi dan negosiasi tentu tak bisa dihindari dalam politik. Meski demikian, tarik-ulur itu hendaknya didasari etika politik. Selain loyalitas terhadap janji politik dan kesetiaan pada konstituen, etika politik yang penting adalah pemahaman bahwa kepentingan publik harus diletakkan di atas aspirasi partisan partai-partai politik.
Oligarki di partai politik mestinya sudah tidak ada lagi di negeri ini. Sebagai pilar demokrasi, partai politik tentu diharapkan menjunjung tinggi demokrasi itu sendiri. Mandat rakyat dengan segala aspirasi dan kepentingannya itu harus menyatu dalam jiwa, pikiran, sikap, dan tindakan partai politik.
Baca juga: Pengamat BRIN: Andika Perkasa Kuda Hitam Pilpres 2024
Termasuk, ketika seseorang sudah dipercaya rakyat menjadi presiden, jangan lagi ada klaim klaim bahwa dia itu kader partai saya, petugas partai saya. Yang benar dia adalah Presiden Indonesia.
Bila ingin membangun legasi politik, pun harus demi rakyat. Bukan untuk kemegahan diri atau keluarganya dan kelompoknya saja.
Recent Comments