TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, merespons pemerintah yang telah menetapkan 10 proyek strategis nasional (PSN) baru dan 4 proyek yang disesuaikan secara nomenklatur. Penambahan PSN ini termaktub dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan.
Bhima memiliki lima catatan merah atau evaluasi dari PSN tersebut. Pertama, kata dia, hampir sebagian besar proyek PSN termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami cost overrun akibat pelemahan nilai tukar, inflasi, penghitungan uji kelayakan teknis yang meleset terlalu jauh.
“Akibatnya pemerintah harus menambah alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk bidang infrastruktur,” ujar Bhima kepada Tempo, pada Kamis, 29 Desember 2022.
Catatan kedua, PSN dikejar secara gegabah menjelang pemilihan umum (pemilu). Sehingga, Bhima berujar, lebih terlihat sebagai proyek yang bernuansa politis dengan pertimbangan aspek utilitas, dan keselamatan yang berisiko.
Ketiga, terkait utilitas PSN termasuk proyek pembangunan jalan tol hingga infrastruktur penunjang logistik banyak menimbulkan pertanyaan. Menurut Bhima, hal itu karena beban biaya logistik masih tercatat tinggi skitar 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Belum ada penurunan signifikan beban biaya logistik meski proyek PSN cepat diselesaikan,” ucap Bhima.
Selanjutnya, catatan keempat, Bhima menjelaskan, idealnya belanja proyek infrastruktur berkorelasi dengan peningkatan kinerja industri manufaktur dan pertanian. Faktanya pertumbuhan industri relatif rendah bahkan terjadi gelombang phk massal.
“Begitu juga di sektor pertanian, tingkat inflasi bahan pangan sempat 10 persen atau doble digit meski proyek yang terkait pertanian didorong,” ucap Bhima.
Recent Comments