TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan audit perusahaan sawit diperlukan untuk memperbaiki tata kelola industri sawit. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri undangan Musyawarah Nasional Pertama Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Ancol, Jakarta, 16 Juli 2022.
“Kita akan melakukan yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia sehingga kita bisa mendapatkan data dan informasi secara komprehensif tentang industri kelapa sawit,” kata Luhut melalui unggahan akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Sabtu, 16 Juli 2022.
Dalam pertemuan dengan AKPSI, Luhut mendengarkan keluhan dan saran dari perwakilan kelompok tersebut. AKPSI juga menanyakan perihal harga tandan buah segar (TBS) sawit yang belakangan melorot.
Luhut mengaku banyak mendapatkan pertanyaan soal kapan harga TBS kembali terkerek. “Pertanyaan paling banyak adalah kapan kiranya harga TBS di tingkat petani naik?” ucapnya.
Luhut mengatakan rencana audit yang ia gagas diperlukan untuk mencari akar penyebab industri sawit nasional bermasalah, termasuk turunnya harga TBS. Sebab, sengkarut persoalan sawit dan produk turunannya–seperti kelangkaan minyak goreng–bukan kali pertama terjadi di Indonesia yang merupakan produsen sawit terbesar di dunia.
Perbaikan ini juga diperlukan lantaran sawit adalah sumber devisa strategis bagi negara. Selain itu, ia mengutarakan audit juga akan mencegah pihak-pihak yang bermain-main dengan harga TBS petani sawit.
“Saya membutuhkan komitmen dari seluruh bupati dan kepala desa yang hadir hari ini agar tidak mencoba bermain-main setelah audit ini berjalan. Hal ini dilakukan agar tidak ada permainan harga TBS di tingkat petani,” katanya.
Ia juga menyampaikan pemerintah akan terus membuka keran ekspor supaya harga TBS dapat kembali naik secara perlahan. Selain itu, pemerintah ke depannya berencana membuka Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bila ada daerah yang memilliki lahan seluas 7.500 hektare.
Sebelumnya, Luhut mengatakan pemerintah akan segera membangun pabrik crude palm oil (CPO) dan pabrik minyak goreng di wilayah Provinsi Bengkulu untuk menstabilkan harga TBS kelapa sawit di daerah tersebut. “Pabrik sawit dan pabrik minyak goreng secepatnya dibangun di Provinsi Bengkulu guna menstabilkan harga sawit,” kata Luhut di Bengkulu, Selasa, 12 Juli 2022.
Asosiasi petani dan pengusaha sawit telah mengeluhkan harga TBS yang rendah setelah larangan ekspor CPO yang membuat stok TBS membludak. Asosiasi juga menyoal lambatnya persetujuan ekspor CPO dan syarat domestic market obligation (DMO).
Belakangan ini, harga TBS sawit di tingkat petani dibeli dengan kisaran Rp 600 hingga Rp 700 per kilogram. Sedangkan di tingkat pabrik, TBS sawit dibeli dengan harga Rp 900 per kilogram.
EKA YUDHA SAPUTRA | ANTARA
Baca: Luhut: Transisi Energi Tak Hanya Butuh Pendanaan, tapi juga Sharing Teknologi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Recent Comments